Siaran Pers
Humas dan Protokol Setda Kota Depok
Sabtu, 13 September 2014
Jum’at malam, (12/9) bertempat di Gedung Dhanapala Jalan Raya Senen No. 1 Wakil Walikota Depok KH. Idris Abdul Somad, MA mewakili Pemerintah Kota Depok menerima penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari hasil nilai audit tertinggi oleh BPK. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Keuangan RI di Gedung Dhana Pala Jalan raya senen no.1. Penghargaan ini diberikan dengan tujuan agar Pemerintah daerah terus termotivasi membuat laporan keuangan daerah yang transparansi dan akuntable. Juga sebagai sarana dalam menciptakan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan peningkatan kualitas laporan keuangan yang menghasilkan opini audit terbaik.
Turut hadir Kepala daerah (Walikota atau Bupati) lain penerima penghargaan WTP dari seluruh Indonesia. Adapun berdasarkan tabel perkembangan Opini pada tahun 2013 WTP ada sebanyak 65, WDP ada 18, Tidak memberikan pendapat ada 3.
Menteri Keuangan berharap dengan adanya WTP diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah untuk terus memberikan laporan keuangannya yang terbaik, dengan prinsip tranparan dan akuntable. Penghargaan ini diberikan sebagai wujud apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah berupaya yang terbaik dalam pelaporan keuangannya.
KH. Idris Abdul Shomad, MA merasa sangat bangga dan mengapresiasi Pemerintah Kota serta bagi seluruh pihak yang terlibat dalam upaya Depok terus meraih prestasi, WTP secara 3 kali berturut- turut. Semoga ini dapat semakin memotivasi kita untuk terus memperbaiki pelaporan keuangan daerah, dan berupaya mempertahankan prestasi yang sudah ada,”tuturnya.
Sebelumnya pada pagi harinya, telah digelar Rakernas Kemenkeu ditempat yang sama dengan mengusung tema “Dengan Acara Semangat WTP, Sukseskan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual di Tahun 2015”. Acara ini dubuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada acara pembukaan rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa Pemerintah telah secara komsisten melakukan upaya perbaikan peningkatan kualitas pertaanggungjawaban keuangan negara. Perbaikan dan peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara tersebut antara lain ditunjukan dengan opini BPK atas LKKL yang semakin membaik.
Pada Rakernas Akutansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2014, Pemerintah memberikan penghargaan bagi Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota yang telah mendapat opini terbaik dari BPK yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Selain itu, ini juga merupakan moment penegasan pemerintah untuk penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh ditahun 2015. Penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan amanat peraturan perundangan dan sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan negara. (Endang)