Siaran Pers
Humas dan Protokol Setda Kota Depok
Jum’at, 10 Juli 2015
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bekerjasama dengan MUI Kota Depok menggelar Seminar Ketatanegaraan dan Kebangsaan, di Hotel Santika, Jalan Margonda Raya Nomor 88, Jum’at (10/7). Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad hadir sebagai salah satu narasumber yang berbicara selaku penyelenggara pemerintah daerah, sebagai aparat pemerintah daerah dari sisi bagaimana peranan pemerintah dalam memelihara kebhinekaan dan keutuhan NKRI. Selain Idris juga dihadirkan empat narasumber lainnya, yaitu Wakil Ketua Komisi X DPR RI Mohamad Sohibul Iman yang berbicara mengenai peran agama dalam menjaga kebhinekaan dan kedaulatan NKRI, Mantan anggota DPD RI Tahun 2009-2014 Abdi Sumaithi selaku pengamat sosial yang akan membicarakan peran masyarakat dari sisi sosiologi, Fitra Arsyil Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Indonesia yang berbicara sebagai intelektual muslim dari sisi keilmuannya mengenai peran masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI dan Syamsul Yakin yang berbicara mengenai peran masyarakat dalam memelihara kebhinekaan dan keutuhan NKRI dari perspektif pemikiran politik islam.
Tujuan diadakannya seminar ini diantaranya adalah sosialisasi empat pilar. Kemudian dari empat pilar tadi dijabarkan kembali melalui tema acara ini mengenai peran masyarakat beragama dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. Disamping itu juga melalaui seminar ini, ingin disampaikan bahwa masyarakat agama saat ini punya peran-peran, terutama umat islam untuk menjaga keutuhan NKRI. Karena selama ini kita cenderung ada stigma negatif terhadap umat islam, dimana umat islam seolah-olah tidak nasionalis, inilah yang disasar agar tidak ada stigma seperti itu. Diharapkan umat islam dapat lebih aktif berperan dalam menjaga keutuhan NKRI.
Seminar yang mengangkat tema “Peran Masyarakat Agama Dalam Menjaga Kebhinekaan Dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, diikuti oleh 300 orang peserta dari kalangan agamawan, karang taruna, mahasiswa, pelajar dan juga para pengamat dan aparat pemerintahan. Wakil Walikota dalam sambutannya mengucapkan terima kasih pada panitia pelaksana atas terselenggaranya acara ini, karena acara ini mempunyai nilai yang sangat strategis. “Seluruh etnis dan agama ada di Depok. Tema acara ini mempunyai nilai yang sangat strategis agar tercipta keamanan dan kenyamanan di Kota Depok ditengah keberagaman etnis dan agama”, ujar Idris.
Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Fraksi PKS MPR RI TB. Soemandjaja yang juga selaku keynote spech. Beliau mengungkapkan bahwa tema pada hari ini diusung dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat beragama. Pada awalnya di Indonesia hanya ada lima agama. Namu mantan Presiden RI, Gusdur dalam masa kepemimpinannya mengakui satu agama lagi yakni Konghucu, sehingga saat ini ada enam agama yang diakui di Indonesia. Ketua Fraksi PKS MPR RI ini juga menyampaikan bahwa banyak kelompok yang mengajukan permohonan untuk diakuinya atau dilegalkannya suatu hal seperti permohonan pengakuan kelompok yang tidak memeluk agama tetapi berkeyakinan Tuhan Yang Maha Esa, ada yang meminta kolom agama di KTP dihapuskan, permintaan pengakuan pernikahan beda agama dan beda jenis dan lain sebagainya yang harus jadi perhatian kita. Beliau berharap kita bisa memberikan sumbangsih kepada negara ini terutama dalam menjaga keutuhan NKRI. MPR sendiri juga diberi tugas untuk memasyarakatkan Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan RI dan Bhineka Tunggal Ika atau yang biasa disebut empat pilar.
Seminar dimoderatori oleh Sekretaris Umum MUI Kota Depok dengan narasumber pertama, Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad. Dalam paparannya Idris mengatakan bahwa hidup berbhineka bukanlah hal yang asing. Beliau juga menggambarkan kondisi kehidupan berbangsa saat ini pada skala nasional dimana rasa persatuan di antara aneka suku bangsa yang belum kuat, melemahnya wawasan kebangsaan, ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah, mengesampingkan etika dan moral, konflik didaerah, pelanggaran hukum, hubungan antar umat beragama yang tidak harmonis, identitas kebudayaan Indonesia yang memudar, keadaan sosial masyarakat secara vertikaln maupun horizontal belum merata serta kualitas hubungan antar warga mayoritas dengan minoritas yang masih rentan terjadi, menjadi pemicu disintegrasi bangsa.
Sementara itu kondisi berbangsa di Kota Depok sendiri, hal yang seringkali rentan menimbulkan konflik yakni keberadaan umat dan ajaran Ahmadiyah, tawuran anak sekolah yang biasanya terjadi pada sekolah swasta, tawuran antar kelompok masyarakat atau antar etnis dan juga Depok sebagai daerah penyangga ibukota sering menjadi sorotan isu terorisme. Idris juga mengatakan, dalam sistem pemerintahan dinegara kita ada tugas-tugas yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Dimana di Depok terdapat 26 urusan wajib dan 7 urusan pilihan.
Mengenai upaya fasilitator dan pembinaan terhadap kelembagaan agama di Kota Depok, beliau menyampaikan bahwa optimalisasi peran tokoh agama, tokoh masyarakat atau tokoh adat, tokoh pemuda, dalam kerangka pembangunan keagamaan agar kondusifitas Kota Depok tetap terjaga, sehingga tercipta rasa aman dan tenteram kehidupan sosial keagamaan dimasyarakat. Menciptakan kerukunan beragama, berbangsa dan bernegara juga diharapkan demi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Selain itu, fasilitasi kelembagaan agama di Kota Depok diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial keagamaan.
“Keberadaan MUI dan FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama juga berperan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan juga menjaga keutuhan NKRI”, tutur Idris. Wakil Walikota juga berharap kedua unsur tersebut dapat bersinergi sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan di Kota Depok sebagai kota yang Heterogen dengan multietnisnya. (mira)