Siaran Pers

Humas dan Protokol Setda Kota Depok

Kamis, 28 April 2016

Jika melihat dari proses perencanaan yang telah dilakukan sampai dengan Musrenbang RPJMD yang berlangsung hari ini, identifikasi kebutuhan pembangunan perkotaan demikian banyak. Demikian yang disampaikan Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna saat menutup Musrenbang RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021, di Hotel Bumi Wiyata, Kamis (28/4/2016). “Hal ini memerlukan kecermatan dalam memilih prioritas pembangunan oleh seluruh stakeholders pembangunan Kota Depok dalam rangka pemenuhan urusan pemerintahan wajib yaitu pelayanan dasar atau Standar Pelayanan Minimal (SPM), janji Walikota dan program unggulan serta kebutuhan prioritas sesuai kebijakan nasional dan provinsi,” ungkap Pradi.

Lebih lanjut, Pradi mengatakan dengan kemampuan anggaran daerah yang terbatas, tentunya tidak semua usulan kebutuhan dapat diakomodasi secara utuh menjadi program yang akan didanai oleh Pemerintah Kota Depok. “Perlu ada pemahaman dari seluruh stakeholders dan jika memungkinkan untuk mencari sumber-sumber pendanaan yang lain di luar APBD, misalnya dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat atau swadaya masyarakat dan swasta melalui kegiatan Corpotare Social Responsibility (CSR), pendanaan Provinsi maupun Pemerintah Pusat,” ujar Pradi.

Musrenbang RKPD Kota Depok Tahun 2016-2021, yang sebelumnya dibuka Walikota Depok, Mohammad Idris menghasilkan kesepakatan yang terbagi dalam tiga kelompok, yakni kelompok bidang tata ruang dan fispra, kelompok bidang ekonomi serta kelompok bidang sosial pemerintahan dimana dari ketiga kelompok bidang tersebut memberikan masukan atau rekomendasi untuk pembangunan Kota Depok. (Mira)