Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Jaminan Kesehatan Nasional pada Selasa, 26 November 2019.

FGD yang mengusung tema “Menggagas Solusi untuk Mengatasi Masalah BPJS Kesehatan”, berlangsung di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Lt.1 Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta. FGD secara resmi dibuka oleh Wakil Ketua MPR periode 2019-2024, Ahmad Muzani.

Selain untuk membahas solusi defisit dana BPJS Kesehatan, kebijakan penaikan iuran, serta pengurangan PBI (Penerima Bantuan Iuran), FGD juga bertujuan untuk membangun sinergitas antar lembaga guna perbaikan layanan kesehatan dan meningkatkan patnership dengan sektor swasta.

FGD menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto, Wakil Ketua DPR periode 2019-2024, Sufmi Dasco Ahmad, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, dan Praktisi Kesehatan FK-KMK-UGM, Laksono Trisnantoro.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota mengatakan bahwa di Kota Depok, sudah mengikuti aturan pusat, yaitu iuran yang naik menjadi Rp. 42.000 per bulan per orang. Jumlah warga miskin di Depok yang akan dibayarkan iuran BPJS Kesehatan sekitar 257.811 jiwa. Sehingga setiap bulan Pemkot Depok mengeluarkan dana untuk iuran BPJS Kesehatan sekitar 58 milyar.

FGD ini menjadi sarana untuk mencari solusi terbaik, dan salah satunya adalah dengan kembali pada pola hidup yang lebih sehat. Karena pengendalian kualitas bahan pangan dan penerapan pola hidup sehat dapat menjadi alternatif penyelesaian BPJS Kesehatan. Dan alhamdulillah, Kota Depok mendapat penghargaan Kota Sehat tingkat Nasional, kata Pradi.

Depok, 26 November 2019
Sub Bagian Humas dan Dokumentasi
Bagian Promentasi Setda Depok

Siti Kholasoh