Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono menghadiri kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Barat, Rabu (06/03/2024) di Hotel Hilton, Kota Bandung.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bank Indonesia Jawa Barat dan stakeholders terkait. Serta dihadiri oleh Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Forkopimda, Instansi Vertikal serta TPID dan TP2DD se-Jawa Barat.
Pejabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengatakan kegiatan bertujuan menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idul fitri, hal tersebut senada dengan tema gelaran HLM yaitu “Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi Menghadapi HBKN Ramadan dan Idul fitri serta Perluasan Digitalisasi guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat”.
Dirinya meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar bekerja lebih efektif untuk mengendalikan inflasi jelang Ramadan dan Idul Fitri.
Bey mengungkapkan, inflasi Jabar per Februari 2024 sebesar 3,09 persen (year on year), 0,45 persen (month to month), dan 0,61 persen (year to date).
Secara year on year, Bey menyebut bahwa inflasi Jabar lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 2,75 persen. Dirinya meminta kepada TPID untuk memahami secara baik faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya inflasi di Jawa Barat dibandingkan inflasi nasional.
“Saya meminta TPID terus menjalin komunikasi intens dengan Satuan Tugas Pangan. Selain itu, Operasi Pasar dapat dilakukan sepanjang dampaknya memang dapat menekan inflasi secara langsung. Jangan sampai ada salah kebijakan,” tutur Bey dalam sambutannya.
Lanjut, dirinya memerintahkan agar TPID mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM). Kemudian, Operasi Pasar Murah Bersubsidi dan operasi pasar lainnya untuk stabilisasi harga dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama di wilayah rawan penduduk miskin.
Selain itu, Pemimpin Jabar juga meminta pemerintah daerah (pemda), baik provinsi maupun kabupaten dan kota agar menyiapkan bantuan sosial pangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Siapkan bantuan sosial pangan yang bersumber dari APBD Provinsi dan kabupaten kota dengan penentuan penerima manfaat yang dilakukan oleh dinas sosial secara transparan dan akuntabel,” kata Bey.
Selanjutnya, Bey juga mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) dalam hpaya perluasan digitalisasi melalui peningkatan literasi masyarakat.
“Pemda Provinsi, kabupaten, kota dan lembaga keuangan melakukan kampanye dan promosi secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat transaksi keuangan digital,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Depok yang turut hadir dalam kegiatan mengatakan akan terus melakukn sinergi dan kolaborasi dalam pengendalian inflasi jelng Ramadhan dan Idul Fitri.
“Melalui kegiatan ini tentunya kami Pemerintah Kota Depok akan berupaya secara maksimal dalam melakukan antisipasi inflasi jelang Ramadhan dan Idul Fitri,” tutur Imam saat ditemui usai kegiatan.