Resmikan DOS II, Wali Kota Jabarkan Berbagai Fasilitas Untuk Warga

Bertepatan dengan Hari Pahlawan, Wali Kota Depok, Mohammad Idris meresmikan Depok Open Space (DOS) tahap 2, Minggu, 10 November 2024. DOS 2 yang berada di belakang DOS 1 memiliki lahan seluas 8.533 meter. Pemimpin Kota Depok menginformasikan, di area DOS 2 terdapat berbagai macam sarana-prasarana untuk menunjang kegiatan masyarakat. Seperti jogging track dengan panjang 186 meter…

Jadi Agen Perubahan, Pj. Sekda Minta ASN BerAKHLAK Tak Hanya Jadi Slogan Saja

Pj Sekretaris Daerah, Nina Suzana membuka kegiatan Pembangunan dan Pembinaan Agen Perubahan di Mercure Convention Center Ancol, Selasa (05/10/24). Kegiatan yang digagas oleh Bagian Organisasi Tata Laksana Sekretariat Daearah Kota Depok ini, diikuti oleh 37 peserta dari perwakilan Perangkat Daerah se-Kota Depok. Kegiatan yang terselenggara selama dua hari (5-6 November 2024), bertujuan untuk penguatan budaya…

Peringati Hari Santri Nasional, Wali Kota Minta Para Santri Berkontribusi pada Bangsa & Negara

Walikota Depok Mohammad Idris, menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) tahun 2024, di Kantor Kementerian Agama Kota Depok, Selasa (22/10/24). Peringatan HSN yang mengusung tema “Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan,” dihadiri oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Depok H. Khairullah, Kepala Kemenag Depok H. Enjat Munjiat, Ketua Forum Komunikasi Ponpes (FKPP) Depok KH.…

Buka Rakor TPPS, Pj. Sekda Minta Data Menjadi Kunci Pembuatan Program

Pj. Sekretaris Daerah Kota Depok, Nina Suzana membuka Rapat Koordinasi Tpps Kota Depok Melalui Orientasi Strategi Percepatan Penurunan Stunting Bagi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan di Aula Teratai, Balaikota, Kamis (10/10/24). Dalam sambutannya, Pj Sekda mengatakan TPPS Kecamatan memiliki peran yang strategis sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan program penurunan stunting. Untuk itu, perlu terus…

Wali Kota Hadiri Gebyar Pelayanan Prima

Bersama sejumlah kepala daerah se Indonesia, Wali Kota Depok Mohammad Idris menghadiri Gebyar Pelayanan Prima 2024, di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel Jakarta Selatan, Selasa (08/10/24). Kegiatan yang mengusung tema “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif dan Inklusif”, secara resmi dibuka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Dalam sambutannya, Menpan…

Wali Kota Berikan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Posyandu

Bertempat di Aula Teratai Gedung Balai Kota Depok, Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyerahkan secara simbolis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2024 kepada Posyandu, Pokjanal Kelurahan, dan Pokjanal Kelurahan, Kamis (26/09/24). BKK tersebut diberikan kepada 1.055 Posyandu di Kota Depok sesuai dengan pengajuan pada tahun 2022. Saat ini, ada 1.070 posyandu…

Pj. Sekda Sebut Menjadi ASN itu Berat dan Seksi, Harus Bisa Jaga Diri

Aparatur Sipil Negara atau ASN menjadi salah satu isu yang paling rawan terjadi selama penyelenggaraan pilkada. Dimana posisi ASN berada dalam sistem yang terkoneksi dengan kepentingan politik. Dalam sistem ini, terdapat hubungan sinergi kepala daerah dan wakilnya dengan ASN dalam lingkungan kerja yang saling berpengaruh. Kondisi ini akan berakibat tidak netral ketika melaksanakan tugas karena…

Jaga Netralitas, ASN Boleh Memilih Namun Tak Boleh Memihak

Pj Sekretaris Daerah Kota Depok Nina Suzana menjadi narasumber dalam Peningkatan Pemahaman Hukum ASN dan Netralitas ASN dalam Mensukseskan Pelaksanaan Pilkada dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Kegiatan yang resmi dibuka oleh Ketua Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok, Willi Sumarlin, berlangsung di Hotel Santika…

Hadiri Rakornas Pemilihan Serentak 2024, Pj. Sekda Ajak ASN Menjaga Netralitas

Pj Sekretaris Daerah Kota Depok, Nina Suzana menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kesiapan Kepala Daerah, Menjaga Netralitas ASN pada Pemlihan Serentak tahun 2024, di Ecovention Ancol, Jakarta, Selasa (17/09/24). Rakornas yang dimotori oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum RI bertujuan agar Kepala Daerah harus benar-benar menjaga netralitas. Pasalnya pemilihan Kepala Daerah sangat rawan dalam pelaksanaannya, oleh sebab…