Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya Kota Depok sebagai etalase provinsi yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Dalam kunjungannya ke Depok, Dedi Mulyadi menekankan perlunya menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta menekan angka premanisme hingga nol.
“Hari ini saya datang ke Depok memberikan penegasan bahwa Depok adalah etalase dari Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta,” ujarnya saat ditemui di Polres Metro Depok pada Selasa (22/04/2025).
“Kita harus memastikan kondisi kamtibmas masyarakat berjalan dengan baik, tidak ada problem sosial yang menonjol dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut, bila perlu sampai nol (zero premanisme),” lanjutnya.
Dirinya mengatakan bahwa mencapai target tersebut bukanlah hal yang mudah, mengingat kompleksitas tantangan pembangunan yang ada di Kota Depok.
Dimana, Kota Depok memiliki masyarakat multikultural dengan jumlah penduduk yang besar, termasuk mereka yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Depok maupun yang tidak. Selain itu, masalah kepemilikan rumah dan sertifikat tanah juga menjadi isu penting yang perlu ditangani.
“Tantangan pembangunannya berat, manusia sudah multiculture di Depok ini. Kemudian jumlah manusianya banyak, ada yang punya KTP Depok dan banyak yang tidak punya KTP Depok. Ada yang punya rumah, ada yang tidak punya rumah. Ada yang punya rumah bersertifikat, ada yang punya rumah tidak bersertifikat. Maka konflik pertanahan akan menjadi peristiwa yang sangat menonjol di perkotaan dan ini perlu langkah-langkah penanganan secara komprehensif,” jelasnya.
Pemimpin Jawa Barat menegaskan bahwa penanganan masalah ini bukan hanya tanggung jawab Kapolres Metro Depok dan Dandim Depok, tetapi juga Wali Kota hingga jajaran RT/RW. Evaluasi tata kelola kependudukan dan tata ruang di Depok juga menjadi prioritas utama untuk menciptakan harmoni di kota ini.
“Orang beridentitas itu hak setiap warga negara, ya harus punya identitas. Nah yang menjadi problem adalah mereka tinggal puluhan tahun di situ, tetapi KTP-nya ada yang di Jakarta, Bekasi, bisa jadi ada yang tidak ber-KTP. Ini tidak bisa dibiarkan seperti ini secara terus menerus,” tambahnya.
Menindaklanjuti masalah yang ia temui di lapangan, Dedi Mulyadi berencana segera bertemu dengan jajaran Pemerintah Kota Depok, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, untuk mencari solusi komprehensif terkait masalah ini. “Nanti gubernur memoderatori untuk seluruh masalah ini dan kita mencari solusinya,” pungkasnya.
Depok, 22 April 2025
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Kota Depok
Oktavia Permatasari