Kartu Depok Sejahtera (KDS) telah resmi diluncurkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sejak September 2021. KDS merupakan program untuk layanan bantuan sosial (bansos) bagi warga prasejahtera di kota Depok. Terdapat tujuh kategori penerima layanan manfaat. Dalam memaksimalkan sasaran penerima KDS dilakukan rapat koordinasi yang diselenggarakan di aula lantai 2, Bank BJB Depok, Senin (06/06/2022).
Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono memberikan arahan kepada koordinator kelurahan (korkel) dari 11 kecamatan di kota Depok. Koordinator kelurahan akan menjadi petugas verifikasi dan validasi calon penerima KDS, hal ini dilakukan sebagai penguatan program KDS agar tepat sasaran.
IBH mengatakan sebagai bentuk komitmen dalam mengemban amanah dari Pemerintah Kota Depok, seluruh korkel harus bersikap netral dengan melepaskan identitas dan komitmen terhadap lembaga apapun.
“Ini adalah tugas negara, tugas pemerintah yang diturunkan kepada pemerintah kota Depok. Perlu digarisbawahi bahwa ini adalah petugas pemerintah. Jangan membawa sesuatu diluar dari apa yang sudah diamanatkan, sehingga tidak ada celah bagi orang lain untuk menyalahkan,” tutur IBH.
Lanjut IBH mengatakan bahwa koordinator kelurahan harus besikap proporsional.
“Semua warga Depok yang sesuai kriteria penerima KDS akan menjadi objek dalam pembangunan. Lakukan kerja secara proporsional,” tegasnya.
IBH menginstruksikan agar korkel bekerja sesuai koridor dan tupoksi mewakili Pemerintah Daerah Kota Depok dibawah Dinas Sosial (Dinsos). Korkel yang terpilih sudah menjalani rangkaian rekrutmen dan terseleksi oleh Dinas Sosial dari 3000 orang pendaftar. Seleksi korkel terdiri dari seleksi administratif, tertulis, dan wawancara.
Para korkel diharap dapat terus meningkatkan kinerja karena akan diadakan evaluasi kinerja setiap setahun sekali. Tujuan utama dalam bekerja bukan sekedar untuk mencari honor tetapi kembali ke tujuan utama sebagai pekerja sosial.
Depok, 06 Juni 2022
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Kota Depok
Oktavia Permatasari