Humas dan Protokol Setda Kota Depok
Kamis, 07 April 2016
Beji – RPJMD menjadi acuan utama penyusunan kebijakan dan program pembangunan Kota Depok.
Karena itu, konsultasi publik terhadap rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 digelar. Konsultasi publik terselenggara di Hotel Bumi Wiyata Kota Depok. Hadir dalam konsultasi, Walikota Depok, Wakil Walikota Depok, Ketua TP PKK Kota Depok, Kepala OPD, Akademisi, LPM, dan Organisasi Masyarakat di Kota Depok.
Walikota Depok, Mohammad Idris menuturkan konsultasi publik sebagai media berdiskusi dan menyusun rencana aksi konkret atas dokumen perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang. Kegiatan ini untuk mempertautkan beragam agenda strategis. Dimana kita bersama mencoba mengagregasikannya dalam perspektif kepentingan kota. Sehingga dapat memperkuat kualitas pembangunan Kota Depok, khususnya 5 tahun mendatang.
Pemimpin Kota Depok menyatakan, konsultasi ini tidak sekedar ritual teknokratis dan partisipatif, dalam tata kelola sistem perencanaan pembangunan. “Jadikan konsultasi ini sebagai wadah untuk melengkapi dan menyempurnakan RPJMD. Sehingga tercipta sebuah konstruksi perencanaan publik, yang memberikan jaminan semakin optimal. Dimana, program-program yang ada, harus dekat dan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tutur Idris saat membuka konsultasi public, Kamis (07/04/16).
Kepala Bappeda Kota Depok, Hardiono menginformasikan narasumber pada konsultasi public berjumlah tiga orang. “Kami juga mengundang masyarakat guna menggali masukan untuk kesempurnaan RPJMD. Rancangan ini masih jauh dari sempurna. Diharapkan masyarakat dapat memberi masukan untuk melengkapi dan menyempurnakan kerangka RPJMD ini,” ujarnya.
Konsultasi yang dimotori oleh Bappeda Kota Depok menghadirkan tiga nara sumber yang berasal dari Kementerian PAN & RB, Agustin Mutaqin yang membahas tentang RPJMD dalam kerangka manajemen pemerintahan berorientasi hasil. Narasumber dari Universitas Indonesia, Halimatusadiah membahas tentang zero waste, dan dari Bappeda Provinsi Jawa Barat, Yuke Maulianimembahas tentang sinkronisasi perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Provinsi Jawa Barat. (olas)