Siaran Pers
Humas & Protokol Setda Kota Depok
Senin, 6 April 2015
Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Dalam Rangka Pandangan Umum Fraksi Terhadap Empat Raperda Kota Depok Dan Jawaban Walikota Depok Terhadap Pandangan Umum Fraksi, diselenggarakan di Ruang Rapat DPRD Kota Depok, Senin (6/4/2015). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Alo, dihadiri Walikota, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Anggota DPRD, Muspida dan Instansi Vertikal di Kota Depok .
Rapat Paripurna diawali dengan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Empat Raperda. Sebanyak delapan Fraksi, menyampaikan pandangan umum terhadap empat raperda yakni Raperda Retribusi Penyelenggaraan Tera Ulang, Raperda Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Balita, Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika serta Raperda Tentang Tatacara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Pencabutan Perda Nomor 16 Tahun 2001).
Sejumlah Fraksi dengan tegas menyatakan setuju terhadap empat Raperda Kota Depok, diantaranya Fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDI P) dan Fraksi Golongan Karya (Golkar). Fraksi PDI P berharap jika Raperda sudah disahkan menjadi perda, agar diimplementasikan sehingga masyarakat merasakan kinerja pemerintah. Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyatakan terhadap empat raperda ini masih memerlukan pembahasan mendalam, cermat dan detail. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik raperda dan memberi beberapa masukan. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan empat raperda agar dibahas lebih lanjut dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan raperda perlu dibahas oleh pansus dan disahkan.
Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, dalam jawabannya terhadap pandangan umum fraksi mengapresiasi seluruh fraksi yang memiliki spirit yang sama tentang raperda yang bermanfaat terhadap pembangunan di Kota Depok. Terkait dengan masalah kesehatan, Walikota menyampaikan bahwa kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas SDM. “Sepintar atau secerdas apapun, ketika sakit efektifitas atau produktifitas akan menurun atau berkurang. Oleh karena itu kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas SDM”, ujar Walikota.
Nur Mahmudi juga berharap masyarakat Kota Depok, baik yang memiliki kemampuan financial ataupun yang memiliki keterbatasan financial, sama-sama dapat memiliki akses ke pelayanan kesehatan. “Pemerintah harus melaksanakan tugasnya dalam menyediakan tenaga yang handal serta melengkapi sarana yang ada. Kami masih mengalami prolema terkait kurangnya tenaga atau keterbatasan SDM”, tutur penggagas ODNR. Walikota juga mengatakan saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok, dari perspektif angka harapan hidup memempati urutan nomor dua se-Indonesia. Menurut beliau, ini tak lepas dari kullitas pelayanan kesehatan yang lebih unggul dibanding daerah lain. (mira)