Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok bekerjasama dengan Dewan Transportasi Kota Depok menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Rencana Aksi Keselamatan Daerah (RAKD) Kota Depok dalam mewujudkan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menuju transportasi maju. FGD dilaksanakan dengan mengundang stakeholder terkait yang masuk dalam pilar keselamatan yang saling berkaitan dan berkoordinasi satu dengan yang lain.
“Hari ini rencananya kita mau menyusun sebuah rencana aksi tentang keselamatan bertransportasi. Nah yang terlibat dalam rencana aksi ini ada pilar-pilarnya. Ada Dishub, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan (Disdik),” tutur Zamrowi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok usai kegiatan, Rabu (11/09/2024) di Hotel Santika.
Zamrowi mengatakan, FGD terselenggara melalui kerjasama Dishub Depok dengan Dewan Transportasi Kota Depok.
“Dewan Transportasi Kota Depok, Pak Herman Hidayat selama ini sering memberi masukan kepada kami bagaimana mengelola transportasi di Kota Depok. Khusus tema kali ini adalah keselamatan transportasi Kota Depok,” tuturnya.
Lebih lanjut, Zamrowi menginformasikan, Kota Depok memiliki wilayah blank spot, atau dalam istilah transportasi yaitu wilayah yang rawan kecelakaan.
“Ada dua di Jalan Juanda, ada satu di Bojongsari, ada satu di Jalan Raya Bogor. Melalui laporan-laporan kecelakaaan yang ada sehingga kita punya data kecelakaan, nah kita berkolaborasi dengan diskominfo melalui emergency call 112, serta dengan dinkes dengan tenaga kesehatannya. Jadi kalo ada kecelakaan penanganannya cepat,” terangnya.
Zamrowi menuturkan FGD nantinya mewadahi masing-masing Perangkat Daerah yang masuk dalam pilar untuk membuat rencana aksi keselamatan transportasi.
Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Suzana mengatakan, melalui FGD diharapkan menjadi ruang diskusi dalam membahas masalah kemacetan di Kota Depok.
“Masalah kemacetan di Kota Depok memang tidak bisa dihindari. Kota Depok masuk dalam kategori kota raya atau kota besar sehingga pasti kemacetan menjadi salah satu masalah bagi kita,” ungkap Nina.
Lebih lanjut, Nina mengatakan dengan kemacetan yang ada, kehadiran petugas dalam mengatur lalu lintas dan kemacetan menjadi gambaran upaya pemerintah dalam mengatasi kemacetan.
“Kedepan kita bisa melakukan rekayasa dengan kemampuan dan kewenangan dari seluruh stakeholder yang hadir disini. Kita dari Pemkot Depok juga terbantu dengan adanya tol. Kita ada satu rencana membuat jalan tol pendamping terusan juanda , tapi APBD nya luar biasa, tapi sampai saat ini kita belum mampu membebaskan lahan ini. Dengan adanya tol dan jalan pendamping, kemacetan yang ada sudah mulai terurai,” pungkasnya.