Siaran Pers

Protokol dan Dokumentasi Setda Kota Depok

Kamis, 31 Agustus 2017

Sebelas kecamatan di Kota Depok ikuti Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Depok. Lomba ini sekaligus sebagai bentuk pembinaan terhadap kecamatan dengan melibatkan beberapa dinas. Pemenang lomba Sinergitas Kecamatan tingkat Kota Depok ini nantinya akan mewakili Depok ke tingkat Provinsi Jawa Barat.

Selaku perwakilan tim penilai, Setiawan dalam laporannya menyampaikan Pem kot Depok akan mengapresiasi juara pertama dengan hadiah Rp 30 juta, juara kedua Rp 20 juta dan juara ketiga Rp 10 juta. “Output dari kegiatan ini diharapkan akan melahirkan kinerja yang baik dari kecamatan,” ujarnya. Lomba ini digelar sejak 29 Agustus hingga 20 September 2017.

Walikota Depok, Mohammad Idris dalam sambutannya mengatakan bahwa ada 18 aspek penilaian dalam lomba sinergitas kinerja kecamatan. “15 aspek penilaian terkait kemampuan Camat dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan pembangunan, sedangkan tiga aspek lainnya terkait sarana dan prasarana,” terang Walikota. Dirinya juga menyampaikan bahwa sinergitas memiliki arti kerjasama, kolaborasi, hubungan yang baik. Karena dalam membangun kota ini tidak bisa sendiri tapi membutuhkan kerjasama dengan banyak pihak. Maka dari itu dalam pemerintahan membutuhkan sinergitas. Selain itu juga ada kinerja, bukan sekedar serapan anggaran tapi ada hasil dari kinerja.

Lanjutnya, dalam sinergitas terdapat beberapa komponen yakni komitmen, interaksi dan konsistensi. “Untuk meningkatkan sinergitas kita membutuhkan komitmen yakni tekad atau semangat yang tinggi. Selanjutnya kita harus rajin berinteraksi dan diperlukan konsistensi dalam kerja-kerja kita,” kata Idris. Selain itu, alumni Gontor ini juga menyampaikan bahwa untuk meningkatkan sinergitas juga harus menghilangkan atau mengatasi faktor-faktor yang menjadi hambatan.

Terkait adanya pelimpahan kewenangan, dirinya mengatakan saat ini sudah ada Peraturan Walikota (Perwal) tentang pelimpahan wewenang Walikota kepada kecamatan, namun pelaksanaannya masih menunggu juknis dari pusat. Adapun limpahan setiap kecamatan tidak sama sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. “Misalnya pembangunan infrastruktur di bawah 5 miliar atau pembangunan infrastruktur yang tidak lelang atau dibawah 200 juta akan dilimpahkan ke kecamatan. Disinilah perlu kesiapan dari pihak kecamatan termasuk dari sisi SDM-nya,” tutup Walikota. (Mira)