Siaran Pers

Protokol dan Dokumentasi Setda Kota Depok

Kamis, 30 November 2017

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna, dengan didampingi Inspektur Kota Depok Novarita menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2017, di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Acara yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tersebut dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan dihadiri 1.300 peserta yang terdiri dari Gubernur, Wali Kota/Bupati se-Indonesia serta Inspektorat Daerah. Dalam kegiatan yang mengusung tema “Sinergitas APIP dan APH Mengawal Pembangunan Daerah” tersebut sekaligus dilaksanakan penandatangan nota kesepahanan koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). MoU dilakukan  antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan Jaksa Agung Prasetyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Dalam laporannya, Mendagri menyampaikan bahwa sesuai keputusan rapat kabinet dalam upaya meningkatkan koordinasi Pemda memperkuat tata kelola pemerintah maka digelar rakor tersebut. Dirinya menambahkan, bahwa kegiatan tersebut dilaksankan melalui koordinasi cukup panjang dengan aparat penegak hukum dan diperkuat kembali dengan BPKP. “Kemendagri sudah meminta kepada seluruh Pemda untuk menerapkan perencanaan dan penganggaran yang berbasis e-planning,” katanya.

Sementara itu, ditemui usai acara, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menjelaskan bahwa penandatanganan yang dilakukan antara Mendagri, Jaksa Agung dan Kapolri bertujuan untuk pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik lagi. “Bagi yang melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum, pengawasan ini bisa menjadi satu persoalan serta menimbulkan kekhawatiran tersendiri baginya. Tapi bagi yang tidak melanggar hukum, ya tidak maslah, tidak perlu khawatir apalagi takut,” terangnya.

Lebih lanjut, Pradi menilai pentingnya kegiatan Rakorwasdanas ini, karena kegiatan ini dalam rangka pengawasan terhadap kerja dan kinerja aparatur agar lebih efektif dan optimal. “Pengawasan merupakan langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. Kegiatan ini sekaligus sebagai upaya pencegahan. Sekali lagi saya sampaikan, kita tidak perlu takut selama kita mengikuti aturan yang ada,” kata Pradi. (mira)