Humas dan Protokol Setda Kota Depok
Kamis, 09 Juni 2016
Balaikota – Walikota Depok Mohammad Idris memberikan piagam penghargaan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) LAKIP tahun 2015 kepada OPD.
Pemberian diberikan dalam pembukaan Pembahasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2015 di Aula Edelweis Balaikota, Kamis (09/06/16) pagi. Terlihat hadir Sekretaris Daerah, para Asisten, dan Kepala OPD se-Kota Depok. 
Penghargaan diberikan kepada lima OPD dengan nilai tertinggi, yaitu Bappeda dengan nilai 68.38. Disusul oleh DPPKA dengan nilai 67.73, Damkar dengan nilai 67.35, BPMK dengan nilai 63.50, dan Disperindag 63.41.
Kepala Inspektorat Novarita menjelaskan LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatannya, suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam satuan jumlah/ presentase. “LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah selama satu tahun anggaran,” jelasnya. 
Pemimpin Kota Depok menuturkan, SAKIP adalah sistem akuntabilitas pemerintahan yang meliputi tahapan berupa perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja. “SAKIP diharapkan mampu mengubah paradigma manajemen instansi Pemerintah dari yang sebelumnya berorientasi kepada input menjadi berorientasi kepada hasil. Evaluasi SAKIP perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana Instansi Pemerintah mengimplementasikan SAKIP dan mendorong adanya peningkatan kinerja,” tutur Idris. 
Dalam kesempatan itu, Walikota menghimbau kepada para kepala OPD untuk lebih memperhatikan penerapan SAKIP di OPD masing-masing dengan membentuk Tim Pengumpul Data Kinerja dan SOP Pengumpul Data Kinerja, sehingga dokumen yang berkaitan dengan SAKIP dapat terorganisir dengan baik. “Semoga PNS Kota Depok terus berusaha meningkatkan kinerja dan pengabdiannya dengan memberikan layanan terbaik untuk masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance),” harap Idris. (olas)