Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan konsolidasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok serta validasi data penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan program tepat sasaran, Senin (16/03/2026) di Aula Edelweis, lantai 5, Gedung Balai Kota Depok.
Wakil Kepala BGN, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, mengatakan kegiatan menjadi langkah penting dalam memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memverifikasi data penerima manfaat.
Sony mengatakan berdasarkan data yang diperoleh terdapat 61 juta penerima manfaat dari program MBG di berbagai wilayah di Indonesia selama program berjalan.
“Kita saat ini sudah menyentuh sekitar 61 juta penerima manfaat. Tapi yang lebih riil dan lebih tau data di lapangan adalah para lurah dan kepala desa. Oleh karena itu, BGN melalui koordinator kecamatan SPPI melakukan konsolidasi validasi bersama lurah untuk memvalidkan data penerima manfaat,” tuturnya.
Saat ditemui usai kegiatan, Sony menjelaskan bahwa penerima manfaat program MBG diprioritaskan untuk balita, ibu hamil, ibu menyusui serta para peserta didik.
“Nah tentu saja harus mengcover semuanya, data yang akurat itu ada di paling bawah, yaitu para kepala desa, para lurah yang tahu. Oleh karena itu kami perkuat konsolidasi, kolaborasi dalam validasi data,” sambungnya.
“Sampai saat ini di Kota Depok sudah ada sekitar 173 SPPG yang terverifikasi dan 149 di antaranya sudah operasional. Serta program ini juga telah menyerap lebih dari 8.000 relawan yang bekerja di SPPG,” ungkap Sony.
Selanjutnya, Sony mengatakan bagi SPPG yang tidak memenuhi spesifikasi, misalnya tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang baik, maka akan disuspend operasionalnya. Dalam waktu 30 hari setelah dinyatakan operasional, SPPG wajib mendaftarkan untuk mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dalam upaya kontrol terhadap menu dan transparansi anggaran. SPPG wajib melakukan upload menu makanan, jenis makanan, kandungan gizi dan harga melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, atau TikTok. Diharapkan melalui transparansi ini seluruh masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap menu makanan yang disajikan.
“Di Depok saja dengan jumlah SPPG yang ada, perputaran uang mencapai Rp6,5 miliar per hari. Dana ini mengalir dari atas ke bawah diserap langsung oleh relawan, pedagang beras, sayur, telur, ikan, hingga buah, jadi semua diserap sehingga ekonomi masyarakat berputar,” jelas Sony.
Sementara itu, Wali Kota Depok, Supian Suri berharap melalui kegiatan konsolidasi dan validasi ini dapat menyempurnakan program MBG yang sudah berjalan.
“Tadi kita sudah menyampaikan dari koordinator kecamatan, kota termasuk juga lurah semua saling support. Kita ingin program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.
Supian juga mengungkapkan akan melaporkan langsung SPPG yang tidak memenuhi ketentuan termasuk kelayakan kesehatan dan SLHS.